Selain modal dan pelaku usaha, perusahaan juga membutuhkan sejumlah syarat administrasi berupa dokumen penting atau surat izin agar bisa terdaftar sebagai badan usaha yang sah. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, berikut adalah sejumlah daftar dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha sebagai syarat legalitas perusahaan.

Segala bentuk perbuatan hukum perlu dibuktikan dalam bentuk dokumen yang mengikat, alias akta. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta ini. Nah, apa selengkapnya apa sebenarnya akta notaris itu?

Pengertian atau definisi akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285). Dokumen ini mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

Surat notaris dan akta notaris memiliki perbedaan. Surat yang dikeluarkan oleh notaris bukanlah akta notaris, tapi surat. Notaris biasa mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi dan surat menyurat, seperti surat keterangan (cover note), surat laporan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan sebagainya.

Mengenai akta notaris ini, hukum yang mendasarinya adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Selain pembuktian, akta notaris juga merupakan syarat formal yang melengkapi suatu perbuatan hukum, misalnya dalam perjanjian utang piutang

Sebagai kelengkapan berusaha . Perusahaan kami di lengkapi surat dari Notaris yang dapat di lihat di bawah ini